Tuesday, February 17, 2015

Sosmed Gaduh: "Jangan Mau Ditilang Polisi"

Karikatur yang beredar di Sosmed (facebook.com)
     Putusan hakim praperadilan, Sarpin Rizaldi, terhadap kasus calon Kapolri Budi Gunawan, menjadi buah bibir di sosial media (sosmed). Pasalnya, dalam keputusan itu, hakim menyatakan bahwa Budi Gunawan bukanlah aparat penegak hukum dan penyelenggara negara saat kasusnya bergulir. Oleh karena itu, penetapan tersangka Budi Gunawan oleh KPK tidaklah sah. Sontak, sosmed 'gaduh' mengomentari hal ini dengan kata-kata: "Jangan Mau Ditilang Polisi, Kenapa? Mereka Bukan Penegak Hukum," dari salah satu status pengguna facebook bernama Firdaus Putra.

    Putusan Sarpin Rizaldi yang mengudang banyak sindiran dan komentar di sosial media didasarkan pada alasan bahwa Budi Gunawan masih berstatus pejabat eselon IIa saat dirinya disebut-sebut menerima hadiah atau janji selama menjabat sebagai Kepala Biro Pembinaan Karier (Karobinkar) Deputi Sumber Daya Manusia Polri periode 2003-2006

    Golongan eselon IIa, masih menurut Sarpin Rizaldi, merupakan jabatan administrasi. Dengan demikian, hakim praperadilan sependapat bahwa Budi Gunawan bukan penegak hukum seperti bukti-bukti yang telah ditunjukannya. Pengguna facebook lain, bernama Hariyadi Saja, mengomentari argumen ini dengan membuat status: "Selamat untuk para pejabat eselon II yang terkena kasus korupsi. Anda tidak akan bisa diusut oleh KPK..."

    Sobat travelers, kisruh politik dan antusiasme warga menanggapinya, tidak terlepas dari dinamika perebutan kekuasaan yang tak kunjung usai. Akan tetapi, kalau pendapat Bapak Hakim seperti itu, kita bisa setuju dan sependapat dengan 'penghuni' sosmed, yang berarti kita tidak bisa ditilang nih...hehe. Polisi 'kan katanya bukan penegak hukum? Asyik...sobat travelers yang suka touring pakai sepeda motor atau mobil sekarang aman..hehe, boleh menolak kalau ditilang karena mereka bukan penegak hukum.

Karikatur KPK vs Polri (indonewstoday.com)
     Kembali lagi ke soal KPK dan putusan hakim, sobat travelers tahukan bahwa KPK memakai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 untuk menjerat Budi Gunawan? Pasti tahulah, 'kan sering baca dan nonton berita. Nah, dalam Pasal 11 UU Nomor 30 Tahun 2002 mengenai KPK disebutkan: KPK dapat melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Pasal UU inilah yang ditentang oleh kuasa hukum Budi Gunawan hingga berhasil mempengaruhi hakim praperadilan dengan alasan Budi Gunawan bukan penegak hukum tetapi administrator ketika di Karobinkar.

    Walah...sengit sekali tarungnya. Tapi, sobat travelers, masyarakat tidak diam, kata-kata sindiran terhadap putusan dibebaskannya Budi Gunawan dari jeratan hukum terus bergulir di sosial media. Tidak hanya di facebook, di twitter pun dipenuhi kicauan terkait keputusan Sarpin Rizaldi. Tentang Sarpin menjadi trending topic kedua di twitter saat tulisan ini ditulis.

    Yuk, simak beberapa kicauannya:

@kikikuik: Jadi, mulai sekarang jangan mau ditilang sama pak polisi. Bilang, dasar hukumnya: Putusan Hakim Sarpin atas Kasus BG.

@CakraKhanz: Pak budi gunawan menurut pak hakim Sarpin bukan penegak hukum ? Lalu kenapa mau dilantik jadi polri ? hadooh pak hakim

@JukiHoki: bagi sarpin, hukum newton II sekalipun mungkin gak berlaku

    Entahlah sobat travelers, harus sampai kapan konflik antar lembaga ini berakhir. Putusan-putusan memang selayaknya masyarakat kritisi termasuk memakai sarana sosmed. Apakah sobat salah satu yang juga akan mengomentari hal ini?
           
Baca juga:
 
Comments
2 Comments

2 comments:

  1. benar kata Gs Dur polisi yang paling bersih itu cuma polisi tidur

    ReplyDelete